Oleh: Revi Marta Dasta*

                                                      (Antara Sumbar, 05 Mei 2010)

Ketika menjadi pemateri pada acara Workshop yang diselenggarakan oleh Fokus Parlemen, Dr. Made Suwandi, Direktur Urusan Pemerintahan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, mengatakan bahwa kebutuhan  rakyat yang perlu terpenuhi diera demokrasi saat ini adalah, Pertama, berbadan sehat, Kedua, berotak cerdas, Ketiga, terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Ketiga kebutuhan rakyat tersebut mereka salurkan kepada wakilnya yang duduk dilembaga dilegislatif.

Wakil rakyat merupakan utusan wakil masyarakat diparlemen yang bertugas sebagai  mengambil keputusan berdasarkan  aspirasi dan keinginan yang diwakilinya. Sedangkan konstituen adalah warga negara yang telah memilih anggota-anggota dewan yang mewakili mereka dalam berhubungan dengan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.

Dalam sistem ketatanegaran kita, wakil rakyat ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian memiliki fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat didaerah.

Kemudian anggota DPRD berkewajiban memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya